Bagaimana Mewujudkan Proses Birokrasi yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat?

Dalam konteks pemerintahan indonesia, dikatakan bahwa birokrasi dalam sistem pemerintahan tentang kinerja pemerintahan. Bagi kalangan akademik,biasanya baik atau buruknya suatu pemerintahan dapat dilihat dan diukur dari seberapa jauh performance birokrasi itu sendiri berjalan. Dikehidupan sehari-hari, kita tentu membutuhkan yang namanya institusi karena institusi merupakan penyedia jasa pelayanan publik. Institusi dipilih dan legalitasnya dibentuk melalui proses-proses sosial politik,dan bahkan melalui pemilihan umum. Institusi itu adalah pemerintahan sebagai pelayanan publik. Mereka inilah yang bekerja menyediakan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat umum.

Konteks daerah, penyelenggaraan pelayanan publik Mengacu pada dengan UU 32 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 22 haruslah bisa diwujudkan didalam rencana kerja pemerintahan daerah karena merupakan kewajiban daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk APBD.

Birokrasi Dalam Administrasi Publik Di Indonesia (Hilangnya Peranan Birokrasi Yang Sesungguhnya)

Jika berbicara tentang pelayanan publik, maka kita akan dihadapkan pada posisi dan peran birokrasi. Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan dalam pemerintahan, karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara. Birokrasi pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta, dimana birokrasi swasta lebih berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Apalagi di era otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat. UU No. 32 tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya. Pelayanan publik sampai saat ini masih banyak kekurangan, terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional dan independen, karena netralitas birokrasi kurang terjaga.

Komunikasi dan Tata Hubungan Perkantoran

A.      Komunikasi Perkantoran

1.        Komunikasi

Komunikasi merupakan proses mengirim dan menerima pesan, dan dikatakan efektif apabila pesan tersebut dapat dimengerti dan menstimulasi tindakan atau mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut (Bovee, 2003)

1.1.  Empat Fungsi Komunikasi

1.    Fungsi kontrol

Komunikasi dalam pandangan fungsi kontrol adalah sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang di tetapkan oleh kita atau tidak, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadaan orang tersebut

2.    Informasi

Komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya melahirkan feedback (tanggapan atau umpan balik).

3.    Motivasi

Fungsi komunikasi juga sebagai alat untuk memberikan motivasi kepada orang lain, fungsi motivasi dan control pada komunikasi, menurut saya agak hampir sama tujuannya, yaitu untuk memastikan, apakah orang lain tetap pada jalur yang kita inginkan atau tidak, jika fungsi kontrol menggunakan cara yang lebih force(memaksa dan memberikan konsekuensi2 nyata), fungsi motivasi lebih kepada cara-cara yang sifatnya soft, lembut namun biasanya langsung mengarah kepada nuraninya

4.    Ekspresi emosi

Kita bisa menyampaikan apa yang emosi kita rasakan melalui komunikasi, pada level ini, kita biasanya hanya butuh untuk didengar untuk membagi beban emosi kita kepada orang lain, namun tak jarang kita mengharapkan advice dan tanggapan lisan dari orang lain.

Nanosains dan Nanoteknologi Dalam Pembangunan Energi di Indonesia (Sebagai Pendukung Energi Alternatif Yang Ramah Lingkungan)

Abstract

Indonesia is a country rich in energy resources. There are many fossil-producing areas such as coal, carbon, petroleum and natural gas. Therefore, the fossil became the main energy source for the people of Indonesia. But over time, fossils - fossils is increasingly reduced, because the usage has exceeded the limit and it is difficult renewed fossils - the fossil. Finally, the energy crisis occurred because the main energy source has reached the limit. Central Bureau of Statistics (BPS), Indonesia noted that the production of petroleum and natural gas declined from 1966 to 2010.
To solve the energy crisis, has many ideas about alternative energy, such as the utilization of wind, water, sunlight, geothermal and nuclear energy is the most controversial. New problems will arise tetapai Regarding alternative energy. As an example of wind, water, sunlight, geothermal difficult to implement because of the energy expended is not too large so it is not sufficient for industrial development. Nuclear energy is difficult to implement because it can cause pollution due to the radiation it produces. To that end, supporters of alternative energy technologies are needed that can increase the output of energy and environmentally friendly. Nanotechnology is the answer to resolve the issue.

Komunikasi dan Tata Hubungan Perkantoran

A.      Komunikasi Perkantoran

1.        Komunikasi

Komunikasi merupakan proses mengirim dan menerima pesan, dan dikatakan efektif apabila pesan tersebut dapat dimengerti dan menstimulasi tindakan atau mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut (Bovee, 2003)

1.1.  Empat Fungsi Komunikasi

1.    Fungsi kontrol

Komunikasi dalam pandangan fungsi kontrol adalah sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang di tetapkan oleh kita atau tidak, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadaan orang tersebut

2.    Informasi

Komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya melahirkan feedback (tanggapan atau umpan balik).

3.    Motivasi

Fungsi komunikasi juga sebagai alat untuk memberikan motivasi kepada orang lain, fungsi motivasi dan control pada komunikasi, menurut saya agak hampir sama tujuannya, yaitu untuk memastikan, apakah orang lain tetap pada jalur yang kita inginkan atau tidak, jika fungsi kontrol menggunakan cara yang lebih force(memaksa dan memberikan konsekuensi2 nyata), fungsi motivasi lebih kepada cara-cara yang sifatnya soft, lembut namun biasanya langsung mengarah kepada nuraninya

4.    Ekspresi emosi

Kita bisa menyampaikan apa yang emosi kita rasakan melalui komunikasi, pada level ini, kita biasanya hanya butuh untuk didengar untuk membagi beban emosi kita kepada orang lain, namun tak jarang kita mengharapkan advice dan tanggapan lisan dari orang lain.

Penggunaan Azsas Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Pembangunan yang terus – menerus dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menyebabkan peranan hukum semakin mengedepankan. Namun demikian, intesitas serta kesibukan dalam upaya untuk menyusun suatu tatanan kehidupan yang baru di Indonesia, melalui pembangunan dan modernisasi, ternyata telah memberikan pengaruh terhadap dunia hukum.

Dalam rangka mensejahterahkan masyarakat, terjadi hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang erat antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan perkataan lain, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Dengan adanya fungsi “public service” ini, berarti pemerintah tidak saja melaksanakan peraturan perundangan – undangan itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah berhak menciptakan kaidah hukum konkrit yang dimaksudkan guna mewujudkan tujuan peraturan perundang – undangan.

Selanjutnya, keterlibatan hukum yang semakin aktif ke dalam persoalan – persoalan yang menyangkut perubahan sosial, justru memunculkan permasalahan yang mengarahkan penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru tersebut. Hal ini tampak pada segi pengaturan oleh hukum, baik dari aspek legitimasinya, maupun aspek keefektifan penerapannnya.

Diberikannya tugas pelayanan publik itu membawa suatu konsekuensi yang khusus bagi administrasi negara. Agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul tiba-tiba dan yang peraturannnya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. Dalam hukum administrasi Negara disebut dengan “pouvoir discrectionnaire” atau “freies ermessen” atau asas diskresi. Istilah ini mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas, yaitu terhadap tindakan yang akan dilakukan dan kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak tindakan tersebut.

B.       Perumusan Masalah     

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Penggunaan Asas Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum Di Indonesia?”

Sosok Joko Widodo

Saya lebih kagum dengan kepemimpinan pemimpin lokal Walikota Solo dibanding Bupati pati, walaupun saya sendiri orang pati. Sebagian besar orang Solo asli, mereka cinta berat sama walikotanya, tak lain dan tak bukan adalah Joko Widodo (Jokowi). Bukti Jokowi sosok yang dicintai, adalah hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Pilkada Solo 2010 lalu. Pasangan Jokowi-FX Hadi Rudyatmo (Jo-Dy) ini menang. Kemenangan yang diraih pun bukan sembarangan. Jo-Dy yang diusung PDIP dan didukung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) unggul telak atas Eddy S Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-Di) yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar. Berdasarkan perhitungan perolehan suara saat itu, Jokowi-Rudy meraih 248.243 suara atau 90,09%, sedangkan Wi-Di 27.306 suara atau 9,91%. Sebagai catatan khusus, dari 931 TPS yang ada, Jo-Dy hanya kalah di satu TPS.

Sementara Partisipasi pemilih Solo dalam Pilkada tahun lalu mencapai 71,80%, tercatat sebagai partisipasi politik tertinggi di Jawa Tengah dan mungkin bahkan di Indonesia. Tentu itu tak lepas dari kecintaan rakyat terhadap Jokowi-Rudy. Rakyat menunjukkan rasa cintanya dengan berbondong-bondong menuju TPS dan menggunakan hak pilih.

Memang, sebagai calon incumbent Jo-Dy banyak mendapat keuntungan. Namun terlepas dari itu, sebenarnya kekuatan Jokowilah yang sangat menonjol. Secara kasat mata, orang bisa melihat kemajuan Kota Solo sejak diperintah walikota yang visioner ini. Pembangunan fisik yang mengembalikan ciri budaya kota ini, juga berbagai program kreatif yang tak ada di tempat lain¹. Maka prestasi demi prestasi atas nama Pemkot Solo maupun atas nama sang walikota sendiri, membuat nama Jokowi kian harum.